DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Rencana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian DPRD setempat. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pengawasan, hingga regulasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengatakan terdapat tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketiganya meliputi efektivitas pelaksanaan, kesiapan pengawasan, serta koordinasi antara DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
Menurut Hairul, penggunaan e-voting memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam mempercepat proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Selain itu, sistem tersebut berpotensi mengurangi kerusakan surat suara serta menekan praktik politik uang.
Meski demikian, penerapannya tidak bisa hanya berorientasi pada kemajuan teknologi. Ketersediaan infrastruktur, khususnya pasokan listrik dan jaringan internet, harus benar-benar diperhitungkan. Persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat wilayah Kabupaten Sumenep memiliki banyak daerah kepulauan.
“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi risiko surat suara rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” kata Hairul, Minggu (8/11/2026).
Selain infrastruktur, ia mengingatkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat. Sebab, penerapan e-voting akan mengubah pola pengawasan yang sebelumnya berfokus pada proses pencoblosan surat suara menjadi pengawasan terhadap sistem elektronik, server, serta rekam jejak digital atau audit trail.
“Pengawasan dalam e-voting bukan berarti dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi harus memahami cara mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.
Hairul menilai, seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia, hingga saksi masing-masing calon, perlu mendapatkan bimbingan teknis. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami mekanisme pemungutan suara elektronik, tetapi juga mampu memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan.
Ia juga meminta DPMD Sumenep membangun koordinasi intensif dengan DPRD dan perangkat daerah terkait. Persiapan tersebut mencakup penyusunan regulasi teknis, sinkronisasi data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga pelaksanaan simulasi di sejumlah desa percontohan.
“DPMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan regulasi turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga penting agar potensi kendala bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.
Terkait regulasi, Hairul menyebut pembahasan rancangan aturan mengenai Pilkades dengan sistem e-voting belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu kepastian ketentuan yang lebih tinggi.
Adapun pelaksanaan Pilkades saat ini masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Hairul menegaskan, pihaknya mendukung modernisasi sistem pemilihan kepala desa. Namun, ia mengingatkan agar penerapan e-voting tidak dipaksakan sebelum seluruh aspek pendukung benar-benar siap.
“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” tandasnya.
