DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim, menegaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen aparatur dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
Menurutnya, pembenahan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membutuhkan komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja secara tertib, mematuhi regulasi, serta mengutamakan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan, kedisiplinan tidak boleh sekadar ditunjukkan ketika ada pengawasan. Setiap ASN harus memiliki kesadaran pribadi untuk menaati aturan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat.
“ASN harus memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga kedisiplinan. Jangan hanya tertib ketika ada pengawasan, tetapi jadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” ujar Kiai Imam Hasyim.
Ia menjelaskan, kedisiplinan aparatur dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap jam kerja, ketentuan berpakaian dinas, serta pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku. Setiap pegawai juga harus memahami tugas pokok dan kewenangannya agar pekerjaan dapat diselesaikan secara terarah dan optimal.
Menurutnya, pengawasan dari atasan memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor yang mendorong pegawai untuk bekerja sesuai aturan. Kesadaran individu justru menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Selain menyoroti kedisiplinan pegawai, Wabup juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membangun budaya kerja yang profesional. Para kepala perangkat daerah tidak cukup hanya memberikan instruksi dan mengawasi bawahannya, tetapi juga harus menunjukkan perilaku yang patut dicontoh.
“Pimpinan OPD harus menjadi contoh bagi jajarannya. Budaya disiplin tidak akan terbentuk dengan baik apabila hanya menuntut pegawai untuk patuh, tanpa disertai keteladanan dari pimpinan,” tegasnya.
Ia berharap, seluruh pimpinan OPD mampu menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kepatuhan terhadap regulasi, serta profesionalisme. Dengan demikian, budaya kerja yang positif dapat tumbuh secara konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah.
Kiai Imam Hasyim juga mengingatkan bahwa tanggung jawab ASN tidak sebatas menyelesaikan pekerjaan administratif. Lebih dari itu, setiap tugas harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan budaya disiplin tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Dengan aparatur yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, peningkatan kedisiplinan ASN diharapkan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat Sumenep dapat merasakan manfaat nyata dari penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.
