Pemkab Sumenep Tekan Kemiskinan Jadi 17,02% Sepanjang 2025, Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,85%

oleh
oleh
Upaya pengentasan kemiskinan Pemkab Sumenep menunjukkan hasil. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep berhasil ditekan menjadi 17,02% pada 2025, turun 0,76% dibanding tahun 2024. 

DAMAIRA.CO.ID,SUMEMEP-Upaya pengentasan kemiskinan Pemkab Sumenep menunjukkan hasil. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep berhasil ditekan menjadi 17,02% pada 2025, turun 0,76% dibanding tahun 2024. 

Capaian itu disampaikan Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH saat membacakan Nota Penjelasan Bupati terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu 17/6/2026.

Rapat paripurna berlangsung istimewa. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran OPD, tokoh masyarakat, ulama, hingga insan pers.

Dalam nota penjelasan tertulis Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo, Pemkab menegaskan seluruh program pembangunan diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu ke hilir.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh program pembangunan terus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari hulu hingga hilir,” ujar KH Imam Hasyim.

Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumenep meningkat signifikan dari 3,77% pada 2024 menjadi 4,85% pada 2025. Selain itu, Gini Ratio Sumenep berada di angka 0,221 dan tercatat sebagai yang terendah di Jawa Timur.

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM juga naik menjadi 70,54 pada 2025.

Pemkab Sumenep juga mencatat kinerja fiskal impresif. Total pendapatan daerah ditarget Rp2,445 triliun, terealisasi Rp2,520 triliun atau 103,08%. 

Kontribusi terbesar datang dari PAD. Dari target Rp322,8 miliar, realisasi PAD mencapai Rp382,8 miliar atau 118,57%.

Kondisi fiskal yang kuat ini menutup APBD 2025 dengan surplus Rp57,32 miliar. Dengan pembiayaan netto Rp259,87 miliar, SiLPA 2025 tercatat Rp317,20 miliar.

“Stabilitas fiskal ini memberi ruang bagi Pemkab untuk memperluas program pengentasan kemiskinan dan pembangunan tahun berikutnya,” tegas Wabup. 

Pemkab Sumenep juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI untuk kesembilan kalinya berturut-turut. LHP LKPD TA 2025 diserahkan BPK RI pada 26 Mei 2026.

“Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, namun wujud komitmen Pemkab Sumenep melaksanakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan,” ungkap KH Imam Hasyim.

Di akhir, Bupati Achmad Fauzi menegaskan komitmen mewujudkan visi “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera” 2025-2030.

“Semoga pencapaian ini jadi motivasi meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Mat).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.