DAMAIRA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/03/2026), Said menekankan pentingnya sensitivitas pemerintah terhadap dinamika global yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, Iran, serta kawasan Teluk.
“Kita harus memiliki sensitivitas tinggi karena tantangan yang dihadapi sangat besar, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujar Said.
Ia menegaskan, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak mendesak. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, penyesuaian belanja harus difokuskan pada program-program prioritas.
“Pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana yang belum terserap dalam sejumlah program seperti Badan Gizi Nasional.
Ia mengungkapkan, pemerintah dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur, yang saat ini mencapai sekitar Rp370 triliun. Sementara itu, anggaran BA BUN untuk Badan Gizi Nasional tercatat sekitar Rp67 triliun.
Lebih lanjut, Said menilai pemerintah perlu mencontoh sejumlah negara dalam melakukan efisiensi energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, ia secara tegas mengusulkan penghentian kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Said meyakini, jika langkah tersebut diterapkan, defisit APBN dapat dijaga tetap di bawah ambang batas 3 persen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai,” katanya.
Ia juga mengkritik kebijakan kompensasi listrik yang masih berlaku hingga saat ini. Menurutnya, sejak 2017 Banggar DPR telah mengingatkan pemerintah terkait hal tersebut.
Said menyoroti adanya ketimpangan istilah antara kompensasi untuk kelompok mampu dan subsidi untuk masyarakat miskin, yang dinilai tidak tepat dan perlu diperbaiki.
“Kalau orang kaya disebut kompensasi, sementara masyarakat miskin disebut subsidi, itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan insentif sebagai bagian dari kebijakan yang berkeadilan.
Dengan berbagai usulan tersebut, Said berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam merespons tekanan global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.***
