DAMAIRA.CO.ID, SUMEMEP-Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep mendesak Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep agar bekerja secara objektif, transparan, dan profesional dalam seluruh tahapan seleksi.
DPRD mengingatkan agar proses seleksi tidak dijalankan sebatas formalitas, serta terbebas dari segala bentuk pengaturan nilai maupun praktik keberpihakan yang dapat mencederai prinsip meritokrasi.
Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Ahmad Jazuli, menyusul pengumuman delapan pelamar calon Sekda yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Delapan kandidat tersebut yakni Arif Firmanto, R. Abd. Rahman Riadi, Eri Susanto, Agus Dwi Saputra, Achmad Dzulkarnain, Chainur Rasyid, Ferdiansyah Tetrajaya, dan Mohamad Iksan.
Menurut Jazuli, lolosnya delapan peserta ke tahap selanjutnya harus diikuti dengan pelaksanaan uji kompetensi yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa setiap tahapan penilaian memiliki dampak besar terhadap kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.
“Uji kompetensi yang dijadwalkan berlangsung di BKD Jawa Timur harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jazuli, anggota Fraksi Partai Demokrat, Selasa (3/2/2026).
Ia menekankan pentingnya sikap adil dan objektif dari pansel dalam menilai seluruh kandidat. Jazuli secara tegas mengingatkan agar tidak terjadi praktik “katrol nilai” atau keberpihakan terselubung yang berpotensi merusak integritas proses seleksi.
“Penilaian harus benar-benar fair. Tidak boleh ada katrol nilai,” tegasnya.
Jazuli menilai, jabatan sekretaris daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan figur sentral pengendali roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, proses seleksi harus mampu melahirkan sosok yang kompeten, berintegritas, serta bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
DPRD Sumenep, lanjut Jazuli, akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh rangkaian seleksi Sekda rampung. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan proses berjalan transparan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(yon)
