DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, H. Faisal Muhlis, S.Ag., bersama anggota Komisi II menggelar rapat kerja dengan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan PT. Wira Usaha Sumekar (WUS), Rabu (03/09/2025).
Rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja dan penguatan peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H. Faisal Muhlis, menegaskan bahwa BUMD memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas usaha dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kami ingin mengetahui sejauh mana progres yang telah dicapai, sekaligus mendengar kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha,” ujarnya.
Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Anggota Komisi II lainnya, (nama anggota), menambahkan bahwa optimalisasi peran BPRS dan PT. WUS akan sangat menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
“Kinerja BUMD tidak hanya diukur dari sisi laba, tetapi juga dari sejauh mana keberadaan mereka memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah,” katanya.
Direktur BPRS Sumenep, (nama direktur BPRS), dalam paparannya menyampaikan capaian kinerja BPRS sekaligus strategi yang ditempuh untuk memperluas layanan perbankan syariah di tengah masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan layanan dan memperkuat permodalan agar bisa menjangkau lebih banyak nasabah, khususnya pelaku UMKM,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur PT. WUS, (nama direktur WUS), memaparkan berbagai program usaha yang dijalankan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.
“Kami berkomitmen meningkatkan kinerja agar PT. WUS tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkontribusi lebih besar terhadap PAD,” ungkapnya.
Rapat kerja tersebut diakhiri dengan penegasan dari Komisi II DPRD Sumenep untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan agar BUMD bisa lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya.
“Kami berharap BPRS dan PT. WUS benar-benar hadir sebagai solusi, bukan hanya beban bagi daerah,” tutup Faisal Muhlis.
