DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Hingga awal Agustus 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep tercatat masih sangat minim. Berdasarkan data yang dirilis Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, dari total APBD sebesar Rp 2,6 triliun, realisasi anggaran baru mencapai Rp 1,1 triliun atau sekitar 44 persen.
Anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi PKB, Akhmadi Yasid, menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang melambat, terutama dalam merealisasikan belanja modal yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ironisnya, serapan belanja modal yang seharusnya menjadi pendorong aktivitas ekonomi masyarakat justru sangat rendah. Dari total Rp 139 miliar, realisasinya baru sekitar Rp 24 miliar atau hanya 17 persen saja,” ujar Akhmadi Yasid dalam keterangannya, Selasa (6/8/2025).
Menurutnya, memasuki bulan Agustus seharusnya serapan anggaran telah melebihi 50 persen. Hal ini penting untuk memastikan perputaran uang di tengah masyarakat tetap berjalan, serta mendukung peningkatan ekonomi daerah.
“Anggaran yang tidak segera diserap sama artinya dengan potensi pembangunan dan pelayanan yang tertunda. Kinerja OPD harus dievaluasi, karena serapan yang rendah mencerminkan lemahnya manajemen program di lapangan,” tambahnya.
Akhmadi juga membandingkan APBD 2025 yang besarnya Rp 2,6 triliun, lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai Rp 2,8 triliun. Meski anggaran menurun, namun penyerapannya justru lebih lambat.
Ia mendesak Bupati Sumenep untuk menekan jajarannya agar lebih serius dalam menjalankan tugas, terutama dalam mendorong percepatan realisasi anggaran di masing-masing OPD.
“Realisasi anggaran sangat berkaitan dengan dinamika ekonomi di masyarakat. Semakin cepat dana digulirkan, maka semakin kuat pula perputaran ekonomi. Dampaknya tentu pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” tandasnya.
Banggar DPRD Sumenep berharap dalam sisa waktu beberapa bulan ke depan, serapan APBD bisa digenjot maksimal agar tidak berakhir pada Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi dan manfaat pembangunan tidak tertunda.
