DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Dalam rangka menciptakan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bersih dan transparan, relawan 01 Kecamatan Batang-Batang melakukan kunjungan silaturrahmi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta unsur Forpimka Kecamatan Batang-Batang.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara relawan dan pihak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, relawan 01 menekankan pentingnya netralitas dari seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu, mulai dari level tertinggi hingga pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap desa.
Relawan 01, Baijuri menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat dalam Pilkada kali ini sangat tinggi. Karena itu, proses demokrasi jangan sampai dicederai, “Kami berharap besar agar proses demokrasi di Kabupaten Sumenep tidak dicederai oleh tindakan-tindakan yang tidak baik, baik dari penyelenggara pemilu, panwas, ASN, maupun pihak-pihak terkait lainnya,”pintanya.
Lebih lanjut, relawan 01 berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan pada seluruh lapisan proses pemilihan. Pengawasan ini tidak hanya mencakup netralitas penyelenggara di tingkat terbawah, seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tetapi juga netralitas panwas di tingkat desa hingga ASN, kepala desa, dan perangkat desa lainnya.
“Pesan ini sudah kami disampaikan langsung pada Panwascam dan PPK untuk menjaga profesionalitas dan keadilan dalam mengawal Pilkada ini. Sehingga proses pemilihan di Kecamatan Batang-Batang dan Kabupaten Sumenep dapat berjalan lancar dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi,”pesannya.
Sementara itu, Ketua PPK Batang-Batang, Fathor Rahman menyambut baik atas silaturrahmi yang dilakukan oleh relawan 01, Kami akan terus berusaha untuk menjaga dan memastikan netralitas di Pilkada 2024,”tegasnya
Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum Panwascam Batang-batang, Ali Ahmadi memastikan bila ada pengawas yang tidak netral pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Dan jikalau ada pengawas tingkat Desa-TPS yang terlibat dukung-mendukung paslon tertentu maka kami minta untuk melaporakannya untuk diberikan tindakan tegas,”tandasnya.(di).
