Ketua DPP PDI Perjuangan Tegaskan Evaluasi Ketat Kinerja Legislator Ketua DPP PDI Perjuangan

oleh
oleh
Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah

DAMAIRA.CO.ID, JAKARTA-Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menegaskan komitmen partainya untuk memastikan kinerja legislator berjalan maksimal. Pernyataan ini sekaligus menjawab semakin kuatnya tuntutan masyarakat agar DPR, DPRD, dan partai politik bekerja lebih baik dalam menyerap aspirasi rakyat.

Menurut Said Abdullah, partai politik bukan sekadar wadah politik, melainkan organisasi publik yang memiliki tanggung jawab nyata untuk memperjuangkan suara rakyat.
“Kami menyadari parpol sebagai organisasi publik berkewajiban menyerap aspirasi dan tuntutan itu dengan nyata,” ujarnya, Selasa (10/09/2025).

Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah menyiapkan mekanisme evaluasi ketat terhadap kinerja legislator, khususnya anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari Fraksi PDI Perjuangan. Evaluasi tersebut mencakup lima aspek utama:
Rumah aspirasi. Setiap legislator diwajibkan memiliki rumah aspirasi sebagai wadah menampung keluhan dan harapan masyarakat. “Rumah aspirasi ini akan menjadi barometer seberapa serius aduan rakyat ditindaklanjuti,” jelas Said.

Disiplin kedewanan. Kehadiran dalam rapat, keterlibatan dalam penyusunan perda, serta pengawasan terhadap OPD dan penggunaan APBD menjadi tolok ukur penting. “Legislator PDI Perjuangan tidak boleh abai, mereka harus hadir dan aktif,” tegasnya.

Komunikasi publik. Legislator diminta aktif menjelaskan kerja politiknya melalui media massa maupun media sosial agar masyarakat mengetahui hasil kerja mereka.

Dukungan program prioritas. Evaluasi juga menilai sejauh mana legislator konsisten mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang terbukti pro-rakyat.
Loyalitas terhadap partai. Legislator diwajibkan aktif dalam kegiatan partai dari tingkat PAC, DPC, hingga DPD guna menjaga soliditas partai dan kedekatan dengan akar rumput.

Selain itu, Said Abdullah menginstruksikan seluruh pengurus PDI Perjuangan Jatim, mulai dari ranting hingga DPD, untuk membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat. Hasil evaluasi legislator nantinya akan diumumkan secara berkala kepada publik melalui kantor-kantor partai di Jawa Timur.
“Dengan begitu, partai hadir langsung di tengah masyarakat,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *