DPRD Soroti SKK Migas dan Pemkab Sumenep: Jangan Hanya Formalitas Tangani Polemik Migas

oleh
oleh
Anggota DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi,

DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-DPRD Sumenep menyoroti tajam sikap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam menangani polemik antara warga Pulau Kangean dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd terkait survei seismik migas.

Anggota DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi, menegaskan bahwa SKK Migas tidak boleh berpangku tangan dan harus segera turun tangan menyelesaikan konflik yang dinilai kian memanas. Ia menilai selama ini komunikasi yang dibangun cenderung kaku dan sekadar formalitas belaka.

“Kami menyoroti SKK Migas, jangan hanya hadir memberikan penjelasan formal. Warga butuh pendekatan yang utuh, dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat Kangean,” tegas Hanafi, Rabu (02/07/2025).

Politisi Partai Demokrat itu juga menilai kerja kehumasan SKK Migas sangat lemah dan perlu dievaluasi. Komunikasi yang semestinya menjadi jembatan antara masyarakat dan perusahaan dinilai tidak berjalan dengan baik.

“Gejolak masyarakat bukan muncul dari ruang hampa. Ada kekhawatiran soal dampak lingkungan, dan ini tidak boleh diabaikan. Kehadiran SKK Migas sangat dibutuhkan dengan pendekatan yang bijak,” ujarnya.

Tak hanya SKK Migas, Hanafi juga mengkritik sikap Pemkab Sumenep yang dinilai pasif dalam merespons polemik ini. Ia mendesak agar pemkab hadir sebagai fasilitator, bukan justru mencari aman.

“Pemkab harus hadir secara nyata, jangan sekadar merespons dari balik meja. Ini bukan saatnya diam. Pemerintah daerah harus memediasi dengan baik demi mencari solusi. Jangan seperti di sepak bola, hanya ikut merayakan saat ada gol,” sindirnya.

Ia menegaskan, kehadiran perusahaan migas di Pulau Kangean adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat, sehingga Pemkab memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan masyarakat tidak dirugikan.

Hingga berita ini ditulis, pihak kehumasan SKK Migas belum memberikan tanggapan atas desakan DPRD. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya dibaca tanpa respons.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, memberikan pernyataan singkat dan berharap semua pihak dapat saling menguatkan.

“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” ujarnya singkat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.