DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Jurnalis atau wartawan memiliki tugas utama menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya kepada publik. Dalam konteks ini, jurnalis dapat dianalogikan seperti perawi hadis yang sahih—di mana kredibilitas dan kejujuran dalam menyampaikan berita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan berdasarkan fakta yang diverifikasi, bebas dari kepentingan tertentu, serta tidak dipengaruhi oleh intimidasi atau manipulasi pihak mana pun.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, jurnalis bekerja secara independen untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan berita yang faktual. Independensi ini menjadi kunci agar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Pers yang kuat dan bebas merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi serta menegakkan demokrasi yang sehat.
Hari Pers Nasional dan Peran Jurnalis dalam Demokrasi
Setiap tanggal 9 Februari, Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN). Momentum ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga menjadi refleksi atas peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai salah satu elemen yang mengawal pembangunan dan kesejahteraan rakyat, jurnalis harus senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme.
Dalam masyarakat yang beragam, seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, peran jurnalis semakin krusial. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan nilai-nilai toleransi, serta memperkuat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Regulasi dan Etika Profesi Jurnalis di Indonesia
Agar tetap profesional dan bertanggung jawab, jurnalis di Indonesia berpedoman pada berbagai regulasi dan kode etik, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Mengatur kebebasan pers dan menjamin hak jurnalis untuk memperoleh serta menyampaikan informasi kepada publik.
- Menegaskan bahwa pers memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
- Ditetapkan oleh Dewan Pers, kode etik ini menjadi standar moral yang harus ditaati oleh setiap jurnalis.
- Prinsip utama dalam KEJ meliputi keakuratan, keberimbangan, independensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Peraturan Dewan Pers
- Dewan Pers memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja jurnalis dan menindak pelanggaran kode etik jurnalistik.
- Salah satu peraturan penting adalah Standar Perusahaan Pers, yang memastikan bahwa perusahaan pers memiliki struktur yang mendukung profesionalisme jurnalis.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016
- Meskipun ditujukan untuk dunia digital, UU ITE juga berdampak pada jurnalisme, terutama terkait penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.
- Jurnalis harus berhati-hati dalam menyajikan berita di platform digital agar tidak terjerat pasal-pasal dalam UU ITE.
Dukungan untuk Jurnalis dan Kebebasan Pers
Agar jurnalis dapat terus menjalankan perannya dengan maksimal, perlu ada dukungan dari semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan institusi lainnya. Kebebasan pers harus terus dijaga agar demokrasi di Indonesia tetap kuat dan berkembang.
Dalam era digital yang penuh dengan tantangan, seperti hoaks dan disinformasi, jurnalis memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dukungan terhadap jurnalis bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga pemberian akses informasi yang transparan, jaminan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap ancaman fisik dan digital.
Sebagai penjaga kebenaran, jurnalis harus terus memperkuat komitmen mereka dalam menjalankan profesi dengan jujur, independen, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pers akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
