DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Bupati adalah kepala daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tugas dan wewenang bupati diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut adalah uraian tugas bupati sesuai dengan regulasi yang berlaku:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sebagai kepala daerah, bupati bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kabupaten. Hal ini meliputi:
Merumuskan kebijakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) maupun pilihan (seperti pengelolaan pariwisata).
Mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah.
2. Pembangunan dan Pelayanan Publik
Bupati bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang berkualitas. Tugas ini mencakup:
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Mengalokasikan anggaran daerah secara efektif melalui APBD.
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
3. Koordinasi dan Kemitraan
Bupati bertanggung jawab untuk menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk:
Lembaga legislatif daerah (DPRD) dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan daerah.
Instansi vertikal dan pemerintah provinsi untuk sinergi pelaksanaan program.
Masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
4. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan
Bupati berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif di wilayahnya, antara lain dengan:
Mengendalikan potensi konflik sosial melalui pendekatan preventif dan mediasi.
Mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan daerah.
5. Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah
Sebagai pelaksana peraturan daerah, bupati bertugas untuk:
Menegakkan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.
Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan daerah.
6. Pelaporan dan Akuntabilitas
Bupati wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada:
Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Masyarakat melalui mekanisme laporan kinerja dan keterbukaan informasi publik.
Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah dan Kebijakan Kabupaten yang bersifat spesifik sesuai karakteristik daerah.
Kesimpulan
Tugas bupati merupakan tanggung jawab strategis yang mencakup berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan menjalankan tugas ini secara optimal, bupati dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga harus memastikan pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.(red).
