DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sumenep memaparkan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada 31 Maret 2026. Dalam laporan tersebut, berbagai persoalan mendasar masyarakat mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga ekonomi menjadi sorotan utama.
Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, menyampaikan bahwa reses merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anggota dewan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
“Reses bukan sekadar kewajiban formal, tetapi momentum untuk memastikan suara rakyat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan anggaran daerah,” ujarnya.
Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Utama
Dalam bidang infrastruktur, masyarakat masih banyak mengeluhkan kondisi jalan rusak yang menghambat aktivitas ekonomi, terutama di jalur penghubung antar desa. Salah satu yang disorot adalah ruas jalan menuju wilayah Batuputih yang mengalami kerusakan cukup parah.
Selain itu, kebutuhan pembangunan drainase di kawasan permukiman padat untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan juga menjadi perhatian. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik rawan kecelakaan turut dikeluhkan warga.
Di wilayah kepulauan, persoalan akses air bersih dan pengelolaan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Masyarakat berharap adanya perluasan jaringan air bersih serta pembangunan fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai.
Layanan Kesehatan dan Pendidikan Perlu Ditingkatkan
Pada sektor kesehatan, Fraksi Demokrat mencatat perlunya peningkatan fasilitas puskesmas dan pustu, termasuk ketersediaan tenaga medis di wilayah terpencil. Program penanganan stunting juga diharapkan lebih dioptimalkan melalui dukungan gizi dan insentif bagi kader posyandu.
Sementara di bidang pendidikan, banyak sekolah yang masih memiliki ruang kelas rusak dan minim fasilitas pendukung. Selain itu, kesejahteraan guru honorer serta perluasan program beasiswa bagi siswa kurang mampu juga menjadi aspirasi utama masyarakat.
Dorong Penguatan Ekonomi Desa
Di sektor ekonomi, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM dan industri rumah tangga. Masyarakat menginginkan adanya bantuan modal, pelatihan pemasaran digital, hingga kemudahan dalam pengurusan izin usaha dan sertifikasi halal.
Petani juga mengeluhkan persoalan klasik terkait distribusi pupuk bersubsidi yang sering kali langka saat musim tanam. Selain itu, stabilitas harga hasil panen dinilai perlu dijaga agar petani tidak merugi saat panen raya.
Fraksi Demokrat juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata desa berbasis potensi lokal guna membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Harapan Tindak Lanjut Nyata
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa seluruh hasil reses harus menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
“Harapan kami, aspirasi masyarakat ini tidak berhenti sebagai laporan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Mulyadi.(mad)
