DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap hasil reses II Tahun Sidang 2026. Hal itu disampaikan melalui juru bicara Saipur Rahman dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, 31 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Aspirasi tersebut, menurut PKB, harus menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan dan penganggaran daerah.
“Jangan sampai reses hanya menjadi formalitas tahunan tanpa dampak nyata. Aspirasi masyarakat harus benar-benar ditindaklanjuti,” tegas Saipur Rahman.
Kritik Reses yang Dinilai Seremonial
Fraksi PKB menyoroti masih berulangnya berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat setiap tahun, mulai dari jalan rusak, layanan dasar yang belum merata, hingga persoalan ekonomi. Hal ini dinilai sebagai indikasi belum sinkronnya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di lapangan.
Bahkan secara tegas, PKB mengingatkan agar hasil reses tidak hanya menjadi dokumen formal semata tanpa implementasi nyata.
Sorotan di Berbagai Sektor
Dalam laporan reses yang dilaksanakan pada 9–16 Maret 2026, Fraksi PKB mencatat sejumlah persoalan utama di berbagai sektor:
Bidang Kesehatan Masyarakat mengeluhkan kurangnya respons cepat terhadap persoalan kesehatan, termasuk minimnya sosialisasi saat terjadi kejadian luar biasa (KLB) campak. Selain itu, fasilitas kesehatan dari rumah sakit hingga puskesmas dinilai masih perlu perbaikan, termasuk persoalan drainase di RSUD yang menyebabkan air masuk ke ruang pasien saat hujan.
Bidang Pendidikan PKB menyoroti rendahnya kualitas pendidikan serta banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak, baik di daratan maupun kepulauan. Selain itu, kesejahteraan guru non-ASN, kekosongan kepala sekolah definitif, serta persoalan legalitas tanah sekolah juga menjadi perhatian serius.
Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Fraksi PKB menemukan sejumlah program yang dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, persoalan klasik seperti distribusi pupuk yang belum merata kembali dikeluhkan petani. Di sektor perikanan, nelayan di wilayah kepulauan juga mengeluhkan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat terlarang yang mengancam ekosistem laut.
Infrastruktur Kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi masalah utama. Banyak jalan poros desa dilaporkan dalam kondisi rusak parah dan membutuhkan perhatian segera dari pemerintah daerah.
Bidang Sosial PKB mendorong pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial tepat sasaran. Selain itu, peningkatan fasilitas rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera, hingga kesiapan logistik penanganan bencana juga menjadi catatan penting.
Dorongan Perubahan Nyata
Fraksi PKB menegaskan bahwa seluruh hasil reses harus dipetakan secara serius, disinkronkan dengan prioritas pembangunan, serta dikawal hingga tahap penganggaran dan pelaksanaan.
PKB juga mengingatkan bahwa reses merupakan cerminan suara rakyat. Jika aspirasi tersebut tidak diakomodasi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD dapat menurun.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar seluruh aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.(mad)
