DAMAIRA.CO.ID, JAKARTA-Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi potensi krisis pangan di masa depan. Upaya tersebut ditandai dengan rapat koordinasi pembangunan sektor pertanian tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (24/02/2026).
Rapat tingkat tinggi ini menekankan pentingnya perencanaan lebih awal (early planning) guna memitigasi berbagai risiko terhadap ketahanan pangan nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim global dan dinamika ekonomi dunia.
Tokoh pertanian yang dikenal aktif mengawal isu-isu agraria, Chainur Rasyid, turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran pimpinan Kementan. Kehadirannya dimaksudkan untuk memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di daerah berjalan selaras.
“Saat ini kami mengikuti rapat di Kementerian Pertanian Jakarta yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertanian RI,” ujar Chainur Rasyid, Selasa siang.
Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, koordinasi sejak dini menjadi langkah krusial agar seluruh instrumen pembangunan pertanian tahun anggaran 2026 dapat dipersiapkan secara presisi, terukur, dan responsif terhadap tantangan global.
Secara teknis, percepatan tersebut merupakan bagian dari penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Melalui perencanaan yang dimulai lebih awal, pemerintah berupaya mengoptimalkan efektivitas APBN 2026 sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas petani, termasuk di wilayah Madura.
“Ini adalah rakor program pembangunan Kementerian Pertanian 2026. Targetnya jelas, stabilitas pasokan pangan nasional harus aman tanpa kompromi,” tegasnya.
Langkah percepatan yang dilakukan Kementan ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi pelaku sektor agraris di daerah, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan dan keberlanjutan produksi pertanian nasional.**
