JMSI Sumenep Bahas Pilkada Tak Langsung, Kedaulatan Rakyat di Ujung Tanduk?

oleh
oleh
Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026).

DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang belakangan menuai pro dan kontra.
Diskusi yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, serta pengamat politik dan kebijakan publik. Beragam perspektif disampaikan guna membedah implikasi demokrasi dari wacana pilkada tidak langsung tersebut.

Hadir sebagai narasumber antara lain H. Hosnan, (Fraksi PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid, (Fraksi PKB), Moh. Fendi, (Fraksi Demokrat), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, (Fraksi PPP), Ahmad Jauhari, (Fraksi NasDem), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS). Diskusi juga menghadirkan Dr. Wilda Rasail, selaku pengamat politik dan kebijakan publik, dengan moderator Wildan Mukhlisah Sy.

Ketua JMSI Sumenep, Supanji, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari komitmen JMSI dalam menghadirkan literasi demokrasi yang sehat dan mencerdaskan masyarakat. Menurutnya, wacana pilkada melalui DPRD menyentuh langsung hak politik rakyat sehingga perlu dibahas secara terbuka dan objektif.

“JMSI memiliki tanggung jawab moral untuk membuka ruang diskursus publik yang berimbang dan berpihak pada kepentingan rakyat. Diskusi ini bukan untuk menggiring opini, tetapi memberi ruang pertukaran gagasan agar masyarakat dapat menilai secara kritis apakah wacana ini menjadi solusi atau justru kemunduran demokrasi,” ujar Supanji.

Diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya pandangan pro dan kontra dari para narasumber. Meski berbeda sudut pandang, seluruh peserta sepakat bahwa partisipasi publik dan prinsip demokrasi harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan politik. Melalui kegiatan ini, JMSI Sumenep berharap peran media sebagai penjaga demokrasi dapat terus diperkuat secara konstruktif dan berintegritas.(mat)