DAMAIRA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah bergerak cepat dan terintegrasi dalam menangani bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Seruan tersebut disampaikan Said menyusul laporan BNPB per 3 Desember 2025 yang mencatat 753 korban meninggal, 650 orang hilang, 2.600 luka-luka, serta lebih dari 576 ribu warga mengungsi.
Politisi asal Madura itu juga menyampaikan duka cita mendalam bagi seluruh korban dan keluarga terdampak.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Said menegaskan pemerintah perlu menggerakkan seluruh sumber daya nasional untuk menghadapi bencana tersebut, termasuk memaksimalkan penggunaan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun. Anggaran itu dinilai penting untuk menopang tanggap darurat serta pemulihan awal di wilayah terdampak.
“Kebutuhan tanggap darurat masih sangat mendesak. Jangan sampai warga kelaparan atau kesulitan mendapatkan bantuan dasar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti laporan adanya warga yang terpaksa mengambil barang dari pertokoan dan gudang Bulog akibat bantuan yang belum merata.
“Mereka melakukan itu untuk mempertahankan hidup. Saya yakin mereka tidak menginginkan tindakan itu jika bantuan sudah tersedia,” kata Said.
Karena itu, legislator PDI Perjuangan tersebut mendesak pemerintah mempercepat penyediaan tempat pengungsian yang layak, suplai makanan, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian, serta memastikan layanan trauma healing bagi anak-anak. Ia juga meminta perluasan operasi pencarian dan penyelamatan bagi korban yang masih hilang.
Untuk tahap jangka panjang, Said mendorong pemerintah menyiapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi dengan skema anggaran multiyears, termasuk melalui APBN 2026.
Menurutnya, kerusakan fasilitas umum—mulai sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, tempat ibadah, hingga infrastruktur dasar—membutuhkan perencanaan matang serta dukungan anggaran besar.
“Pemulihan layanan publik dan pembangunan kembali infrastruktur harus menjadi prioritas setelah masa tanggap darurat selesai,” pungkasnya.
