DAMAIARA.CO.ID, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan pihak yang bertanggung jawab membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, di tengah pembahasan restrukturisasi pembiayaan proyek tersebut.
Said menyebut, sejak awal proyek Whoosh merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia dan China dengan komposisi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen. Namun, ketika terjadi pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah mengambil alih sebagian beban proyek.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” ujar Said di Gedung DPR RI, Selasa (4/11).
Menurut Said, pembengkakan biaya membuat pemerintah melalui
Kementerian Keuangan mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai tambahan modal bagi konsorsium BUMN Indonesia. Selain itu, proyek Whoosh turut memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Ia menambahkan, setelah pengelolaan BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, tanggung jawab restrukturisasi utang beralih kepada lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability dan kewajiban utangnya,” kata politisi asal Madura tersebut.
Meski demikian, Said menegaskan keputusan akhir tetap berada pada Presiden Prabowo Subianto. Bila Presiden memilih membebankan pembayaran utang kepada APBN, itu merupakan hak prerogatifnya.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” tegasnya.
Said menilai kemampuan fiskal negara masih cukup kuat, namun penggunaan anggaran tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan.
“Dana cadangan dan DBA tersedia. Tapi anggaran harus diarahkan untuk mendorong sektor riil agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak khawatir terkait utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia memastikan seluruh perhitungan telah dikaji secara matang dan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
Prabowo menyebut, meski PT KAI harus membayar cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada pihak China, proyek ini membawa manfaat besar bagi publik.
“Whoosh jauh lebih penting karena mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita mampu menanggungnya,” katanya.
Presiden menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur modern merupakan kewajiban negara untuk melayani rakyat.
“Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.
