DAMAIRA.CO.ID, JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menuntaskan pembahasan awal postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara indikatif pada Juli 2025. Kesepakatan ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Agustus mendatang.
Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah memperkirakan pendapatan negara dalam RAPBN 2026 berada pada kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.800–Rp3.820 triliun, dengan defisit berada di rentang 2,53 persen PDB atau sekitar Rp706 triliun.
“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemerintah biasanya mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah,” kata Said di Jakarta, Senin (11/08).
Postur RAPBN 2026 ini lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun. Angka itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp1 triliun. Belanja negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen PDB.
Said menilai target RAPBN 2026 cukup menantang, terutama di tengah dinamika global. Dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap banyak negara, serta ketidakpastian akibat konflik geopolitik.
“Di dalam negeri, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan penggantian penerimaan PNBP yang hilang sekitar Rp80 triliun pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara, sehingga setoran dividen BUMN ke negara ditiadakan.
Meski demikian, Said menekankan RAPBN 2026 akan menjadi modal penting untuk program pemulihan daya beli masyarakat dan menjaga kinerja ekspor. Pemerintah bersama pelaku usaha perlu mencari pasar baru dan tidak bergantung pada negara tujuan ekspor tradisional.
Selain itu, RAPBN 2026 menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan program strategis seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Program-program tersebut diyakini akan menjadi *game changer* dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Keberhasilan program ini akan mengubah struktur demografi angkatan kerja. Saat ini, 54 persen angkatan kerja hanya lulusan SMP ke bawah,” kata Said.
Namun ia mengingatkan, APBN saja tidak cukup membiayai pembangunan. Pemerintah harus mendorong keterlibatan sektor swasta, salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang memungkinkan.
“Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tegas Said.**
