DAMAIRA.CO.ID, SUMENEP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoal soal pencairan anggaran terkait program Badan Usaha Milik Desa berbasis (BUMDesma). Pasalnya yang dianggarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep pada APBD 2023 belum cair.
Untuk di Kabupaten Sumenep, ada dua BUMDesma yang mendapatkan anggaran tersebut, yakni Kecamatan Batuan dan Sapeken yang masing-masing adalah Rp 155 juta.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Suroyo mengatakan seharusnya Pemkab Sumenep mengoptimalkan dan merealisasikan anggaran secara tepat waktu. Hal itu merupakan salah satu upaya cepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Anggaran itu kan untuk perekonomian desa, maka lebih cepat lebih dirasakan manfaatnya. Apalagi anggaran itu sudah disediakan sejak tahun lalu, mestinya sudah dirasakan saat ini oleh desa-desa yang menjadi sasaran program tersebut,” kata Politisi Partai Gerindra ini, Selasa (12/3/2024).
Sementara, Kepala DPMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) DPMD Sumemep Fadholi menyampaikan bahwa anggaran itu direncanakan cair tahun ini.
“Secara pasti bantuan keuangan itu tidak ditentukan untuk apa saja, tidak cair karena kesalahan teknis waktu itu, tahun ini insya Allah bisa cair,” paparnya.
Kedua BUMDesma tersebut sudah berbadan hukum. BUMDesma di Kecamatan Batuan mengembangkan bisnis pertanian, sementara BUMDesma di Kecamatan sapeken mengembangkan bisnis perikanan.
Dana itu juga tidak dapat dicairkan dari realisasi APBD murni, masih diusahakan cair di perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti.
“Insya Allah bakal diusahakan cair tahun ini,” tandasnya
